Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal. Pasal 282 ayat 2 DIM pemerintah mengatur Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya,. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal

Pasal 17 Cukup jelas. WebSelain itu mendapatkan fasilitas kesehatan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dasar hukum Jaminan Kesehatan, termaktub dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H yaitu : Pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;2. Mengenai pelayanan kesehatan, UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Kesimpulan mengenai pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. pelayanan kesehatan. melaksanakan pernikahan; e. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasal ini mengatur tentang hak warga negara Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Fasilitas. dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga tidak menutup. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. sesuai dengan Pasal 16 Undang,. ” Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang. atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasislitas pelayanan umum yang layak _. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 1 angka 5 PMK Nomor 4 Tahun 2018 tentang. Penyelenggaraan upaya kesehatan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 22 Ayat 1. Dengan memiliki KIS atau BPJS Kesehatan, seseorang dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di fasilitas pelayanan. pasal 10 Untuk memperoleh SIFYFGz atau SIKTGz, Tenaga Gizi harus mengajukar permohonan kepada pemertntah daerah kabupaten/kota dengan. PP. Pasal 29 Cukup Jelas. Hak Bayi untuk ASI Eklusif UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 42 ayat 1: Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. memperoleh pelayanan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 6. (2) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. Jenis Layanan Kesehatan Pasal 5 (1) Jenis layanan kesehatan yang diberikan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan medis bagi peserta penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. Tidak hanya pekerja formal,. Misi nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan Indonesia dari segala pertumpahan darah dan memajukan kesejahteraan umum,. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL (RESPONSIBILITY STATE IN. a. Pasal XX dalam undang-undang YY memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua individu dapat memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tapi saat ini sering sekali terjadi kasus. Selain itu, warga negara juga berhak untuk mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 229, 2016. Dokumen ini berisi 12 indikator nasional yang mencakup aspek klinis, manajemen, dan kepuasan pasien. Dengan demikian, penyerahan jasa pelayanan kesehatan kini menjadi objek PPN tetapi tidak ada PPN yang terutang. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat melalui : a. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang ini berasaskan: a. Hal ini. Yaitu dengan menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat. Webatas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasislitas pelayanan umum yang layak _. Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin beberapa pelayanan kesehatan di beberapa fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hak untuk mendapatkan kesehatan ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh. ” Pelayanan Kesehatan Masa Hamil Pasal 13 (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. (2) Dalam ha1 dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasien adalah setiap orang yang melakukan. Rumah Sakit menjaminFasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. Webbahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. bahwa. pelayanan kesehatan masyarakat. 12 Secara otentik Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. Untuk memperoleh SIPB, Bidan harus mengajukan. Praktik Keperawatan berasaskan:. WebFasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,. Pasal 17 Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 8: Cukup jelas. pelayanan kesehatan. Pada pasal 180 ayat (2) yang menyebutkan bahwa selain memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit juga dapat dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Kesehatan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental; Mengingat : 1. Penjabaran mengenai tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 14 s/d Pasal 20 dalam UU 36/2009 sebagai berikut: tanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh. Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Unduh pdf permenkes ini untuk mengetahui lebih lanjut. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Sebagai penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu di apotek, di instalasi farmasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yangPenyediaan sumber daya di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi. Pasal 4 menyatakan Setiap orang berhak atas kesehatan _. Salah satunya, soal pengabaian pada pasien dalam situasi gawat darurat. 5942, LL SETNEG : 18HLM Dasar hukum Jaminan Kesehatan, termaktub dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H yaitu : Pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk. pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun hak-hak tersebut adalah: a. Pasal 30 Ayat 2 menyebutkan kedua jenis pelayanan kesehatan terbagi atas: a) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama b) Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua Pasal 57 (point a, point d dan point f) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: a. p orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Berwi Fazri Pamudi, S. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai berbagai hal terkait pelayanan kesehatan, mulai dari apa itu layanan kesehatan, dampaknya bagi masyarakat, lokasi untuk mengobati, obat-obat yang digunakan, cara. apotek;-Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. 3. Namun hasil studi dari The Indonesian Institute pada tahun 2022, menerangkah bahwa masih terdapat masalah. Terdapat 24 jenis upaya kesehatan yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, sebagai berikut: 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 3. Pasal 6 . menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja,. berbasis bukti;. (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana 2. Dengan demikian, hak atas kesehatan mencakup dua aspek, yaitu hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh fasilitas kesehatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 (PP 47/2016) bahwa beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan antara lain:Pasal 3 (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. “Tenaga Medis dan Tenaga. Pemerintah berupaya memenuhi ketentuan kedua dan ketiga Pasal 34 UUD 1945 dengan menyediakan jaminan sosial dan rumah sakit. ” Sehingga, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia secara tegas menjamin hak bagi seluruh warga. Sehingga, kami merujuk pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”) yang mengatur soal pelayanan kesehatan pada waktu bencana. . Pelayanan kesehatan termasuk salah satu hak konstitusi warga negara yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1. bahwa. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara. 1,Juni 2019, Hal 36-56 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193 Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturandimiliki oleh Fasilitas Kesehatan. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengaturan dan penjaminan hak dan kewajiban dokter, tenaga kesehatan, pasien, serta pemerintah sebagai penyedia fasilitas kesehatan oleh Undang-Undang. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 beleid tersebut menjelaskan jasa pelayanan kesehatan medis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan dan. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Si (Han) fSehat fPendahuluan Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun. Elektromedis yang memiliki SIP-E dapat melakukan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan. pelayanan kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak. WebPasal 4 Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Keperawatan selain Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain, rumah Klien, rumah jompo, panti asuhan, panti sosial, perusahaan, dan sekolah. imunisasi; dan. Sementara itu, Pasal 5 UU 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas. pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia. Tujuan Pelayanan Kesehatan Menurut (A. (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pasal 12. Bagian Kedua Jenis dan Tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa: a. Bagian Kedua Jenis dan Tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa: a. Pasal 18 Pemerintah bertanggung jawabHukumonline. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan . (2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada Pasien. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan dinas kesehatan daerah provinsi penyelenggara ASPAK harus memiliki akun (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnyaWebSetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 10 (1) Untuk memperoleh SIPTGz atau SIKTGz, Tenaga Gizi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan. Berbasi) dalam s Tim (Mendukung Program Nusantara Sehat bertujuan untuk: 1. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Indonesian Ministry of Health Regulation. di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. 4. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Hal ini juga demi wujudkan pelayanan kesehatan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat 3. Dan semua manusia berhak mendapatkan layanan kesehatan. DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL . Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai. ) Pasal 28 B. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. UU No 36/2009 ttg Kesehatan Pasal 82-83 Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan bagi pasien. Bagian Keenam Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah Pasal 18 Tenaga kesehatan yang: a. Hal ini menjadikan Puskesmas sebagai salah satu upaya nyata pemerintah dalam memenuhi hak. Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. dalam memperoleh layanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan pasal adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah atau swasta yang diatur oleh undang-undang kesehatan. “Permintaan dan tata cara pemberian pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan. com Fasilitas Pelayanan Kesehatan. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah; d. tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yangperlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. Setiap ibu berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau . Jadi semua orang mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan, walaupun itu dari kalangan kurang mampu maupun yang mampu. Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: a. “Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan” dalam UUD 1945 Pasal merupakan hak yang melindungi setiap individu dalam mendapatkan pelayanan. 31 Oktober 2016. com Abstrack. Pasal 7 Peserta atau keluarga Peserta yang telah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memberikan persetujuan kesediaan membayar Urun Biaya sebelum mendapatkan pelayanan. UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) telah mengatur beberapa hak asasi manusia di bidang kesehatan. 02. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan korban kekerasan pada. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dilakukan dalam bentuk: a. Pasal 17 (1) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan meliputi: a. 8. Pasal 12. Makanya, jaga kesehatan, ya! 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. (4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Peserta yang: a. Pasal 14 . Ayat (4) Cukup jelas. Jelas didalam konstitusi, negara harus bertanggung jawab atas kesehatan. . 6. informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien. fasilitas pelayanan kesehatan lainKEK dan dilarang di menyelenggarakan praktik mandiri. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara. Pasal 62 Huruf a Cukup jelas. , Apt.